Penulis Lainnya

A.P. Edi Atmaja


Belajar dari Kasepuhan Ciptagelar


22 Agustus 2023 / Analisa Opini Juni 2017 Hal. 21

Penulis gemar mencari video documenter tentang manusia, alam liar, atau kehidupan masyarakat di suatu tempat yang jauh. Salah satu video yang digemari penulis adalah video dokumenter tentang masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar. Ada ada dua video yang memikat yang merupakan produksi Watchdoc Documentary Maker yang merupakan bagian dari suatu proyek jurnalisme bertajuk “Ekspedisi Indonesia Biru”.
2017_ART_PP_Edi_Atmaja_03.pdf


Anatomi Revolusi Suriah


28 Juli 2023 / Analisa Desember 2012

BUNTU. Itulah kata yang patut disematkan pada proses transisi demokrasi di Suriah. Krisis yang berlangsung sejak Maret 2011 itu telah mengoyak stabilitas pemerintahan Suriah. Dan, hingga kini, krisis yang menyebabkan sekitar 34.000 orang tewas dan 28.000 lainnya hilang itu belum juga menunjukkan tanda-tanda bakal mereda. Gencatan senjata pun ternyata bukan formula yang tepat buat menghentikan pertempuran antara kelompok oposisi dan pasukan pro-rezim Bashar al-Assad. Gencatan senjata yang disepakati akan dimulai Jumat (26/10/2012) pagi dan berlaku empat hari sampai Senin (29/10/2012) ternyata pepesan kosong belaka.
2012_ART_PP_Edi_Atmaja_07.pdf


Anakronisme putusan MK


06 Juli 2023 / Analisa Opini Oktober 2015 Hal. 24

Sebagaimana sejarah, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tak lepas dari anakronisme. Anakronisme sejarah diandaikan sebagai ketidakcocokan sejarah, baik lisan maupun tulisan, dengan zaman tertentu yang coba diungkapkan penutur atau penulis sejarah. Misalnya saja, ketika ada orang bilang bahwa tragedy berdarah pada 1960an menewaskan hanya beberapa ratus orang dari pihak Partai Komunis Indonesia (PKI) dan simpatisan-simpatisannya, kita patut curiga dengan ujaran sejarah semacam itu.
2015_ART_PP_Edi_Atmaja_03.pdf


Akuntansi berbasis akrual dan kesiapan Pemda


26 Juni 2023 / Analisa Opini Tahun 2014 Hal. 25

Selepas Reformasi 1998, pelbagai program pembenahan dilakukan di segala bidang kenegaraan. Salah satunya adalah pembenahan di bidang pengelolaan keuangan negara, dengan diundangkannya paket udang-undang keuangan negara. PAket undang-undang keuangan negara terdiri dari Udang-Undang Nomor 17 Tahujn 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara.
2014_ART_PP_Edi_Atmaja_04.pdf


Agresivitas China di Asia Tenggara


22 Juni 2023 / Jurnal Nasional Tahun 2012 Hal. 6

Asia Tenggara tampaknya akan selalu menjadi lading yang subur bagi percaturan politik global. Sempat diabaikan pasca-berakhirnya perang dingin karena dianggap tak lagi bernilai strategis, kawasan ini kembali dilirik sejumlah negara, terutama Ameriak Serikat, setelah terendus hubungan yang kelewat mesra antara ASEAN dan China. AS berpaling pada Asia Tenggara lantaran khawatir, pengaruhnya di wilayah itu akan direbut China. Terlebih, akibat kegagalan kebijakan militernya di Irak dan Afganistan, AS menderita kerugian tidak sedikit.Paul Kennedy dalam Rise and Fall of the Great Powers (1987) telah meramalkan kebangkrutan AS ini : bahwa ternyata ada korelasi antara ekonomi dan politik luar negeri.
2012_ART_PP_Edi_Atmaja_05.pdf


Jukstaposisi Badan Pemeriksa Keuangan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu


08 Juni 2023 / Jurnal Meta Yuridis Vol 3 No (2) September 2020 Hal. 126

Tulisan ini berupaya untuk membedah permohonan uji materi atas tugas Badan Pemeriksa Keuangan dalam melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Tulisan ini hendak menganalis dua permasahan. Pertama adalah mengenai dalil-dalil para pemohon yang tertuang dalam alasan permohonan (posita) dan kedua ialah kedudukan hukum (legal standing) para pemohon. Kesimpulan tulisan ini menunjukkan bahwa, pertama para pemohon tidak memahami bahkan keliru secara fatal dalam memahami pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh Badsn Pemeriksa Keuangan sehingga permohonan menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur libel). Kedua, para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Tulisan ini merekomendasikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
2020_ART_PP_Edi_Atmaja_01.pdf


Tertawan oleh pikiran


06 Juni 2023 / Analisa November 2015 Hal. 29

Perjuangan terbesar manusia adalah perjuangan melawan dirinya sendiri, demikian hadis yang begitu popular terutama menjelang bulan puasa. Bukan hadis yang sahih, memang, dan berpotensi hoax. Meskipun begitu, setiap orang yang waras dapat dipastikan akan segera mengamini hadis tersebut karena kandungan kebenaran logisnya
2015_ART_PP_Edi_Atmaja_02.pdf


Suriah, lempeng domino yang gagal


31 Mei 2023 / Jurnal nasional Jumat 14 September 2012 Hal. 6

Suriah adalah lempeng domino yang gagal. Sewarsa berselang tatkala Revolusi Arab dimulai, mengguncang Timur Tengah dan Afrika Utara. Di kawasan itu, demonstrasi besar-besarandigelar oleh rakyat yang menuntut perubahan di segala bidang. Buntutnya, para dictator yang lama berkuasa (di) lengser (kan) dari singgasana. Bahkan, ada yang terpaksa kabur dari negerinya. Ada pula yang dibunuh rakyatnya sendiri.
2012_ART_PP_Edi_Atmaja_04.pdf


Sosiologi hukum dalam pemeriksaan


10 Mei 2023 / Analisa Juni 2015 Hal. 25

Satjipto Rahardjo (1930-2010), ilmuwan hukum yang dengan militansi akademisnya berhasil mendiseminasikan warna sosiologi dalam kajian keilmuan hukum di Indonesia. Di kampusnya, Universitas Diponegoro, sosiologi hukum yang diajarkan Satjipto bahkan telah menjadi semacam dogma buat para mahasiswa tingkat sarjana ataupun pascasarjana yang mempelajari ilmu hukum ‘dogma' itu bernama hukum progresif.
2015_ART_PP_Edi_Atmaja_01.pdf


Simulasi demokrasi Myanmar


09 Mei 2023 / Jurnal Nasional November 2012, Hal. 6

Bara api membara lagi di Negara Bagian Rakhine, wilayah bagian barat Myanmar. Sebab, kerusuhan sectarian yang sempat tejadi Juni lalu, sejak Selasa (23/10/2012) terulang. Etnis minoritas Rohingya terlibat konflik lagi dengan etnis mayoritas Arakan.
2012_ART_PP_Edi_Atmaja_02.pdf


Sisi lain pengadaan tanah


09 Mei 2023 / Analisa Februari 2017, Hal.20

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta gencar melakukan penggusuran. Bukit Duri dan Kalijodo adalah salah satu dari sekian banyak lokasi penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI, yang kemudian menjadi viral di media sosial. Penggusuran, dalam praktiknya, berbeda tipis dengan pengadaan tanah yang secara awam dikenal dengan istilah pembebasan lahan-kendati keduanya menurut Peraturan Pemeerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sama-sama digolongkan dalam belanja modal tanah. Perbedaan terletak pada kedudukan hokum antara pemerintah dan rakyat yang berakibat pada ada tidaknya dan bentuk ganti rugi.
2017_ART_PP_Edi_Atmaja_02.pdf


Plagiarisme naskah akademik rancangan peraturan daerah


03 Mei 2023 / Koran Tempo, Agustus 2017, Hal. 11

Kabar dugaan plagiarism dalam penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi tentang izin lingkungan hidup. Hal itu mengemuka dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi pada 12 Juni 2017. Menurut anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Uriyan Uriayana, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menjiplak naskah akademik milik Pemerintah Kabupaten Malang. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi, Carwinda, selaku pemrakarsa naskah akademik tersebut berkilah naskah itu disusun oleh konsultan.
2017_ART_PP_Edi_Atmaja_01.pdf


Sengkarut dalam pemerintahan


06 April 2023 / Kompas tahun 2010

Kerusuhan yang terjadi di Bangkok, Thailand, sepatutnya dijadikan cerminan bagi kita buat menata pemerintahan dengan lebih baik lagi. Preseden buruk tersebut seyogianya pulalah segera menyadarkan kita tentang tak berfaedahnya pemakaian kekerasan, dalam penyelesian masalah apa pun, khususnya masalah politis.
2010_ART_PP_Edi_Atmaja_01.pdf


Rimba tafsir kerugian negara


04 April 2023 / Kompas Hal. 7

Ketua Indonesia Audit Watch Junisab Akbar melontarkan kritik bahwa penggunaan jasa kantor akuntan publik akan memantik pertanyaan mengenai bagaimana kualifikasi akuntan publik, siapa yang berhak menentukan, dari mana sumber anggaran penggunaan jasa kantor akuntan publik, dan bagaimana kekuatan hokum laporan hasil audit kantor akuntan publik.
2016_ART_PP_Edi_Atmaja_02.pdf


Sampah dan manusia


03 April 2023 / Analisa 2019 Hal. 21

Saya tiba di Pekanbaru di penghujung tahun 2014 masygul oleh tikus mati yang berkaparan di mana-mana. Di jalanan permukiman yang saya lalui pagi-pagi saat berangkat kerja, tikus-tikus mati terbaring dalam pelbagai variasi : sebagian lainnya nyaris tak berbentuk lagi sehabis dilindas mobil berkali-kali. Melihat tikus-tikus itu, saya teringat Lennie Small, salah satu dari dua tokoh sentral novel masyhur John Steinbeck, “Tikus dan Manusia”. Tokoh kedua bernama George Milton. Jika Lennie dikisahkan bertubuh besar tetapi berakal lemah, George sebaliknya ; bertubuh kecil, berotak cerdik, tetapi cenderung licik.
2019_ART_PP_Edi_Atmaja_01.pdf


Posisi Indonesia di Laut China Selatan


31 Maret 2023 / Jurnal Nasional Hal.6

Pertemuan Tahunan Menteri Luar Negeri ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, Senin (9/7) lalu merupakan sinyal bagus guna menyelesaikan kemelut di Laut Cina Selatan. Dalam peretmaun itu, para menlu ASEAN akhirnya menyepakati code of conduct (tata bersikap) yang mengatur soal apa yang mesti dilakukan jika terjadi sengketa di antara dua negara yang terlibat saling klaim wilayah di perairan Laut China Selatan.
2012_ART_PP_Edi_Atmaja_06.pdf


PUTUSAN MK DAN EKSISTENSI BPK


30 Maret 2023 / Konstitusi No.92 Oktober 2014, Hal.6-7.

Pada Kamis (18/9/2014) lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan yang dinanti banyak pihak. Putusan itu adalah Putusan Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 62/PUU-XI/2013. Dalam waktu yang relatif bersamaan, terpaut hanya beberapa menit (16.03 dan 16.26 WIB), dua putusan yang memutus materi permohonan yang hampir serupa telah dibacakan. Hampir serupa karena Putusan Nomor 48/PUU-XI/2013 itu berkenaan dengan permohonan pengujian Pasal 2 huruf g dan huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang diajukan pada 10 April 2013. Sementara itu, Putusan Nomor 62/PUU-XI/2013 berkaitan dengan permohonan pengujian Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, dan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diajukan pada 22 Mei 2013.
2014_ART_PP_Edi _Atmaja_05.pdf


Pertautan antara Hukum dan Sistem Politik


28 Maret 2023 / Konstitusi Edisi Desember 2013 No.82 Hal. 69-70.

Buku ini cukup langka meski cetakannya terhitung baru. seorang dosen mengatakan kepada saya, bahkan di perpustakaan kampus yang menerbitkannya pun, buku ini sukar dijumpai. Tapi anehnya, tatkala sang dosen berkunjung ke Universitas Leiden, belanda, untuk keperluan riset pustaka, ia dapat menemukannya dengan mudah. buku setebal 300 halaman ini tersusun rapi beberapa jilid di perpustakaan bekas kampus sutan sjahrir.
2013_ART_PP_Edi_Atmaja_04.pdf


Perempuan sebagai Kata Kerja


27 Maret 2023 / Harian Analisa pada 3 April 2012. Hal 1-2

Perempuan tengah menjadi isu utama di media massa dewasa ini. Angelina Sondakh, Afriyani Susanti, Miranda Swaray Goeltom, Rosa Manullang, dan Malinda Dee diperbincangkan sesanter Rasminah dan Whitney Houston. Perempuan-perempuan itu terlarut dalam dinamika pemberitaan di negeri ini. Kuasa media telah memosisikan mereka sedemikian rupa sebagai sebuah kata kerja.
2012_ART_PP_Edi_Atmaja_3.pdf


Perjuangan melawan lupa


27 Maret 2023 /

Milan Kundera, pemikir Ceko yang karyanya banyak dijadikan referensi ilmuwan sosial di Indonesia, pernah berujar, “Perjuangan melawan kekuasaan adalah perjuangan melawan lupa”. Mengapa melawan lupa? Ada apa dengan kealpaan sehingga ia mesti dilawan? Barangkali jawabannya karena dari lupa-lah segala anasir ketertindasan itu berasal. Dengan melawan lupa yang timbul dari dalam diri setidak-tidaknya kita telah mencoba memulai perlawanan atas sesuatu yang muncul dari luar: kekuasaan yang menindas.
ART_PP_Edi_Atmaja.pdf